Oleh: Rizwan Comrade (FRAKSI RAKYAT LEBAK SELATAN)
Dari berbagai perspektif diruang-ruang pembahasan, Politik Dinasti ialah politik yang memiliki patron kekerabatan, hubungan darah dan oligarki. tren politik ini juga bertumpu pada basis pola pewarisan demi mempertahankan social privilege.Tentu politik dinasti tidak cocok dengan tata pemerintahan yang memilih jalan demokrasi baik di Eksekutif maupun Legislatif. Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi, Sebab, politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi kepemimpinan serta track record.
Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri peran masyarakat dalam menentukan pemimpin. Yang menyedihkan lagi adalah bahwa politik dinasti sengaja dikemas dalam konteks demokrasi. Di alam demokrasi hari ini masyarakat seakan-akan diberi peran penting.
Tetapi, jika diamati secara saksama, di Kabupaten Lebak tampak jelas sekali masyarakat tidak memiliki kebebasan menentukan pilihan. Kontestasi Pilkada kemaren hanya disuguhi kolom kosong sebagai pilihan paling adil bagi warga masyarakat Lebak Selatan yang dimarjinalkan dari pembangunan akses dan infrastruktur yang tidak merata. Harapan terakhir rakyat Lebak Selatan adalah upaya pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan terwujud.
Sejak merdeka, rakyat ingin terlepas dari kekuasaan tirani yang melakukan penjajahan terhadap rakyat, juga penjajahan terhadap jiwa dan raga khususnya putra daerah, karena kritik bagi Dinasti adalah ancaman bukan dikonotasikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja yang selama ini menjadi stigma negatif, dicap tangan besi, intimidasi dan cara-cara kotor untuk membungkam kritisme rakyat. Nasib dari politik dinasti tidak akan berakhir secara baik bagi keberlangsungan tatanan sosial di Lebak. Mungkin saja nasibnya bisa disamakan dengan Dinasti Banten Keluarga Ratu Atut Chosiyah yang hanya tinggal serpihan yang tersisa, walaupun tidak menutup kemungkinan jika masyarakat masih terjerat doktrin untuk memilih kembali, maka ini alarm bahwa jaring dinasti di Tanah Banten kembali berkuasa, dan bisa jadi ini pembunuhan kedua kalinya bagi demokrasi. Karena nafsu kekuasaan, ada dampak buruk yang ditimbulkan politik dinasti yang sangat mengusik masyarakat. selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga menjadi ladang subur bagi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Catatan,
Jika banyak partai atau politisi yang menganggap Oligarki politik itu lumrah, maka publik akan menyaksikan diruang-ruang parlemen yang didiskusikan adalah kepentingan keluarga. ini akan berbanding lurus dengan kesaksian publik, bertahun-tahun dijajah oleh politik dinasti yang kontradiktif dengan pembangunan.
