![]() |
Rizwan Comrade (FRAKSI RAKYAT LEBAK SELATAN) |
Konteks ini pun makin kuat ketika partai yang dipimpin oleh anak Sang Proklamator yaitu Megawati Soekarnoputri ini juga menguasai kursi Ketua DPR lewat Puan Maharani.
Hal tersebut bukan hanya dalam kaitan peningkatan suara semata, melainkan juga terkait jaminan kemenangan dalam kontestasi elektoral di tahun 2024 nanti.
Hari ini PDI-P sedang di uji terkait RUU HIP yang menjadi pengusul, atau oleh sebagian masyarakat dituduh sebagai "Dalang" yang ingin merubah ketetapan Ideologi negara.
Padahal jika kita melihat soal Rancangan Undang Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berdasarkan pendapat fraksi-fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun untuk Fraksi PKS sebetulnya menyatakan dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tersebut tetapi perlu penyempurnaan kembali dengan menambahkan poin-poin yang tercantum dalam pendapat fraksi.
Boomerang bagi PDI Perjuangan, pemufakatan antar fraksi jadi alat penggiringan bagi publik seolah-olah PDI Perjuangan jadi kambing hitam, issu yang dijadikan basis propaganda tidak lain yaitu menyeruak nya issu komunisme bangkit ingin mengganti ideologi Pancasila dan PDI-P salah satu partai yang diklaim sebagai pelopor RUU HIP tersebut.
Jika membaca sejarah, PDI Perjuangan adalah fusi dari lima partai politik yaitu Partai Nasional seperti PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Murba. dari sini kita bisa membuat hipotesa bagaimana pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini bisa membuat satu agenda politik untuk menumbangkan kekuasaan dan nama besar PDI-Perjuangan.
Bagi saya, PDI Perjuangan sebagai partai Besar memiliki basis kader yang masif tidak boleh gegabah dalam menentukan kebijakan baik di kekuasaan eksekutif maupun Legislatif, ini dikarenakan agenda politik partai lain untuk menggeser kekuasaan begitu eksklusif sejak sekarang menuju 2024.
Pertama, propaganda bangkitnya ideologi komunisme yang ditujukan kepada partai. Kebangkitan komunis menjadi topik andalan sejumlah organisasi masyarakat untuk tetap relevan membangun doktrin opini publik, bahkan mereka mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI) organ taktis dari perwakilan Ormas islam dan Ormas Kepemudaan yang menginisiasi demonstrasi menentang RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung MPR/DPR.
Kedua, ada pihak yang ingin mengkonfrontir antara basis kanan yang pro Khilafah dengan PDI-P yang di cap sebagai Nasionalis kiri, pada aksi demonstrasi didepan gedung MPR/DPR banyak yang membawa atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), padahal organisasi HTI sudah dilarang di republik ini karena ingin mengganti Pancasila dengan Khilafah.
Ketiga issu pelemahan tokoh besar Partai seperti Megawati Soekarnoputri. Mantan presiden ke-5 menjadi olok-olokan oleh sebagian masyarakat karena dituding sebagai otak dibalik setiap kebijakan yang diambil oleh kekuasaan atau sering menyebutnya "Jokowi boneka Mega".
Partai manapun patut iri dengan sosok anak sang proklamator ini karena kiprahnya sebagai ketua Umum partai mampu menaikan elektabilitas PDI Perjuangan sekaligus sukses menjaga kekuatan politik elektoral dan legislatif.
Catatan:
"RUU HIP ini kesepakatan bersama Fraksi, namun banyak yang memanfaatkan issu ini untuk mengkambinghitamkan Partai PDI Perjuangan sebagai pengusul.
Ini merupakan agenda politik lawan untuk menggeser kekuatan dan kekuasaan partai PDI Perjuangan di Elektoral maupun Legislatif"
Rizwan Comrade
Fraksi Rakyat Lebak Selatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar