Banyak sekali para pegiat literasi pada ruang-ruang kritis mengambil terminologi soal Dinasti Politik, dijabarkan dari mulai definisi sampai ruang lingkup teori, tetapi tidak ada satupun yang membahas soal kontekstual, semua berakhir pada teks normatif. Misalnya soal pembahasan Dinasti Lokal. Tentu saja Kabupaten Lebak jadi salah satu daerah percontohan bagi publik soal kemunduran demokrasi akibat dinasti politik.
Bagaimana tidak, kekuasaan dinasti di Lebak bertransformasi melalui kekuatan dan jaringan politiknya yang sudah ada sejak lama misalnya di birokrasi, pengusaha, kelompok-kelompok yang bisa mempengaruhi pilihan masyarakat Lebak. Selanjutnya perlawanan kolom kosong melawan Dinasti JB, lewat anaknya yang merupakan petahana Iti Octavia Jayabaya pada Pilkada 2018 yang lalu merupakan kegagalan partai di Lebak dalam menggaet masyarakat untuk berpolitik, yang seharusnya parpol dapat membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk mendapatkan hak dan akses politik yang sama.
Sebaliknya, yang terjadi di Lebak partai politik memainkan peran hanya kepada trah politik para elite saja, dan keberadaan dinasti politik menandakan bahwa semua partai politik berada pada kekuasaan elite keluarganya, sehingga proses kontestasi politik diketahui sebagai ruang transaksi. Proses tukar tambah dan barter terjadi, untuk dan atas nama kekuasaan.
Saya menyebutnya “Si Ratu kecil tidak pernah salah”, nafsu kekuasaannya tanpa jalan keluar dan menuntunnya untuk berusaha menjadi penguasa semua sektor. Sehingga sangat diyakini bahwa mesin politik partai di Lebak sebagai aktor menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan dan cari aman.
Hal ini di manfaatkan oleh Dinasti Politik (ratu kecil) untuk mengeksploitasi kelemahan rakyat Lebak dan partai politik. Bisa dilihat dari setiap aksi Bupati Lebak, baik di hadapan rakyat maupun di depan para elit parpol penuh dengan makian, sikap sentimen, dan tidak mau kalah, sebagai contoh seperti beberapa waktu lalu yang sempat viral saat rapat penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS – P APBD Kabupaten Lebak, tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD Lebak Bupati Iti Octavia berani menghardik salah satu Dewan.
Sementara rakyat Lebak, khususnya Lebak Selatan selalu terpinggirkan tidak masuk dalam skala prioritas, pada akhirnya tidak ada solusi kongrit berkenaan dengan nasib rakyat Lebak selatan, bahkan beberapa kesempatan selalu mengelak dalam membahas masalah-masalah penting, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak merata.
Sejatinya, dari serangkaian narasi diatas kita bisa belajar, bahwa terminology dinasti politik disebut sebagai sebuah kemacetan agenda reformasi partai politik dan pendidikan politik di Indonesia. Pada prinsipnya, partai harus bisa membuat formulasi atau jalan dalam berdemokrasi agar menjadi obat dari penyakit demokrasi menuju keadilan dan kesejahteraan bersama khususnya di Lebak yang sampai hari ini belum merdeka dari dinasti politik.
Penulis: Rizwan Comrade
Tidak ada komentar:
Posting Komentar