Partai NasDem Terkontaminasi Politik Dinasti, Restorasi Lebak Hanya Wacana

 

Oleh: Rizwan Comrade

Mesra nya pertemuan antara mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya (JB) dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sebagai isyarat bahwa oligarki politik lokal menghimpun dan mempertahankan kekuasaan di jejaring partai politik. 

Kehadiran JB ditemani anaknya Mochamad Azzari atau dikenal Amal Jayabaya yang juga menjabat Ketua Umum Kadin Provinsi Banten ini semakin menegaskan dominasi kekuasaan Trah Jayabaya di partai politik Kabupaten Lebak

Namun, dengan bergabung Dinasti Politik Jayabaya ke partai Nasdem, ini menurut saya akan menjadi titik balik bagi partai Nasdem, yaitu mengalami kesulitan dan justru akan menyumbat suara mereka di Lebak.

Perlu diketahui bahwa rakyat sudah jenuh terhadap kondisi politik demokrasi di Lebak yang terus terkungkung oleh kekuasaan Oligarki. Bagaimana tidak, keluarga Jayabaya di Pemilu 2019 banyak kehilangan kursi, mulai dari DPRD, DPD RI dan DPR RI. Mereka yang berkonstelasi yaitu Diana Jayabaya, Calon DPRD Banten, Vivi Sumantri dan Suami dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya sendiri yang mencalonkan sebagai DPD RI. 

Hal inipun akan jadi ujian bagi Partai Nasdem yang mendambakan perubahan di Lebak akan sulit terwujud karena terkontaminasi politik Oligarki. Sehingga pengusungan slogan restorasi akan menjadi wacana belaka.

KORUPTOR BEBAS BERSYARAT, PELUANG BAGI KOLABORATOR POLITIK "MERAMPOG" UANG RAKYAT

Oleh: Rizwan Comrade

Banten - Banyak "RAMPOG" Uang rakyat yang bebas bersyarat, memberikan sinyal negatif khususnya bagi Banten. Bisa jadi masa kelam kekuasaan Dinasti di Banten terulang, terlebih soal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi brand sejarah. 

Keputusan Kemenkum HAM soal pemberian bebas bersyarat narapidana memberi ruang yang lebar bagi para kolaborator politik "merampog" uang rakyat seperti apa yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah Eksentrisitas Gubernur Banten. 

Sebagai pengingat bagi rakyat Banten, bahwa Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Ia dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Atut terbukti melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

Atut melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten.

Atut ikut berperan memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bersama-sama dengan adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, dikendalikan oleh Wawan dan Atut terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,8 miliar.

Atut juga terbukti melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten. Uang senilai Rp 500 juta itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istighosah.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Dinasti Banten menjadi trauma bagi rakyat, terlebih kasus korupsinya menelan kerugian Negara yang sangat besar, tidak setimpal dengan putusan pemberian bebas bersyarat.