Oleh: Rizwan Comrade
Di Lebak, Bupatinya keseringan "Kancolah" sehingga tidak serius membangun Lebak, di Usia Lebak yang ke-194 Tahun terus melahirkan ketimpangan sosial, dan pembangunan, belum lagi soal kekuasaan Dinasti yang menindas rakyat Lebak selama puluhan tahun.
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rentang waktu 3 Tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tercatat ada 107.930 jiwa atau 8,30 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 298.201 per kapita per bulan.
Tahun 2020 atau awal pandemi, jumlahnya merangkak naik menjadi 120.830 jiwa atau 9,24 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 334.50 per kapita per bulan.
Kondisi kenaikan makin parah terjadi pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin menjadi 134.750 jiwa atau 10,29 persen berada di bawah garis kemiskinan yang pengeluarannya sebesar Rp 352.120 per kapita per bulan.
Selanjutnya, Soal infrastruktur jalan yang terus saja menjadi Destinasi Wisata unggulan di Kabupaten Lebak, dari tahun ke tahun tidak bisa diselesaikan, mungkin saja jalan rusak bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak sehingga dibiarkan tidak dibangun.
Kekuasaan Politik Dinasti di Lebak menjadi penghalang bagi perubahan Lebak, dan ini sudah jadi cerita puluhan tahun. Apalagi Perseteruan yang memanas saat ini dengan Salah satu anggota Dewan soal dugaan Bupati Lebak melindungi kasus Rampog Bansos yang kini laporannya sudah sampai ke Kemensos maupun ke Aparat Penegak Hukum.
Alih-alih membela para oknum yang merugikan rakyat Lebak, sehingga apa yang dilakukan oleh Musa Weliansyah dianggap salah dan mengancam kondusifitas di Lebak.
Usia 194 Tahun, Lebak belum merdeka dari berbagai sektor kebijakan dan sektor pembangunan, Lebak makin di rusak oleh tangan besi yang dikendalikan kekuasaan Dinasti. Saya sepakat dengan selogan para Mahasiswa Lebak Selatan dalam aksinya yaitu "Bupati Gagal, Lebak Tertinggal".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar