Masyarakat Desa Gunungbatu Jangan Salah Pilih Pemimpin

Pada dasarnya pemimpin berpegang teguh kepada masyarakat. Untuk itu, seorang Kepala Desa (Kades) yang notabene pimpinan tertinggi di desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan mereka, memenuhi harapan mereka. Kepala Desa pemimpin desa sekarang dengan dahulu berbeda jauh. Jika dahulu identik dengan penguasa, saat ini sebagai pelayan masyarakat. 

Di Kecamatan Cilograng, khususnya Desa Gunungbatu menjadi Desa yang memiliki nilai baik, keberadaannya sebagai salah satu Desa yang di contoh oleh Desa yang lain, hal ini dirasa wajar, karena letaknya berada di sentral pemerintah Kecamatan Cilograng.

Jika dilihat secara fisik, pembangunan yang dilakukan oleh Desa Gunungbatu dibawah Kepemimpinan Bapak Deden dinilai kurang optimal, ini menunjukkan bahwa program-program untuk masyarakat dinilai kurang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ini jadi peringatan bagi masyarakat Desa Gunungbatu dalam memilih, karena di sayangkan jika kepemimpinan Desa jatuh pada orang yang salah. Disinilah perlunya peran dari masyarakat untuk berpartisipasi baik juga selektif.

Disisi lain, money politik menjadi strategi paling akurat untuk mendapatkan kedudukan, para calon Kepala Desa akan melakukan segala cara untuk mendapatkan suara rakyat, penilaian dari masyarakat sangat penting demi menentukan periode jabatan Kepala Desa kedepan, jangan sampe suara rakyat bisa dibeli dengan hanya uang recehan.

Selanjutnya, Kepala Desa sebagai seorang pemimpin hendaknya terbuka, dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan baik secara personal Kepala Desa maupun secara kelembagaan birokrasi Desa. Maka yang lebih penting utamakan pelayanan terhadap masyarakat.

Saya mengajak kepada masyarakat untuk mempertimbangkan cara memperoleh Calon Kepala Desa Gunungbatu, yaitu dari Keberpihakannya kepada masyarakat, pastikan calon tersebut memiliki visi kedepan, tidak hanya duduk saja tanpa mengimplementasikan visi itu menjadi perubahan bagi Desa Gunungbatu. Pilih calon Kepala Desa Gunungbatu yang memiliki integritas yang betul-betul memiliki wibawa sebagai pemimpin Desa.

ELITE POLITIK DAN PARTAI POLITIK DI LEBAK.

Rizwan Comrade

Pada beberapa kontestasi politik di Lebak, sebagian manusia elite (Pemuda, Mahasiswa, Elite Organisasi) memang tidak menganggap hadirnya Politik Dinasti sebagai masalah. Bahkan ada sebagian dari mereka ini yang memang berpendapat bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, berhak berpartisipasi dalam kompetisi elektoral.

Sebaliknya, sebagian besar dari mereka ini cenderung tidak bisa melihat dan merasakan kondisi Lebak saat ini yang jauh dari kemajuan, akses dasar kebutuhan masyarakat soal pembangunan infrastruktur jalan saja masih jadi topik utama di setiap perbincangan, bahkan label Destinasi wisata "jalan rusak" dan baru-baru ini wisata "Kotok" masih jadi primadona pembahasan seantero Lebak hingga pelosok.

ELITE POLITIK DAN PARTAI POLITIK DI LEBAK.

Seakan-akan sudah menjadi konvensi. Di Lebak, kekuasaan Dinasti juga biasanya merangkap sebagai petinggi partai. Contohnya Iti Octavia Jayabaya Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Banten, sebelumnya Mulyadi Jaya Baya (JB) mantan Bupati Lebak dua periode juga berkuasa sebagai pengendali di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Adanya simbiosis mutualisme antara kepentingan dinasti politik JB di Lebak dan penguasaan partai politik sehingga kondisi tersebut sukses untuk mendulang suara pada saat kontestasi politik. Sebagiannya lagi seperti Pemuda amatir, Mahasiswa, bahkan organisasi memang “dipelihara” kesetiaannya oleh jaringan dinasti politik melalui berbagai program yang dirancang khusus untuk para loyalis, baik kader partai, maupun komprador.

Tapi saya yakin, daya kritis masyarakat Lebak menjadi salah satu pembendung tumbuh suburnya dinasti politik di Lebak yang sejak puluhan tahun kuasanya mencengkram di setiap leading sektor.

BADAN KEHORMATAN DPRD LEBAK DI INTERVENSI..??

Rizwan Comrade

Kasus dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak yang diduga berbuat mesum pada Jum'at 2 Oktober 2020 yang lalu statusnya belum jelas.

Hasan Gaos sebagai Ketua BK DPRD Lebak diduga kuat di intervensi pihak yang menjegal untuk penuntasan kasus dugaan pelanggaran etika dan indikasi perbuatan asusila di Blok F Royal Garden, Rangkasbitung.

Jika kasus ini dibiarkan oleh Hasan Gaos dan Badan Kehormatan Dewan, tentu menjadi preseden buruk bagi citra Lembaga DPRD Lebak. Sejak mencuatnya kasus ini menjadi konsumsi publik, rakyat Lebak belum mengetahui kelanjutan proses yang dilakukan oleh BK DPRD Lebak.

Apa yang menyebabkan kasus ini seperti ditelan bumi?

Apakah Hasan Gaos sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Lebak sudah tidak becus menyelesaikan kasus ini, sehingga sampai saat ini belum ada keputusan, atau ada dugaan intervensi dari pihak luar.

SEMOGA RAKYAT LEBAK BISA MENGAWAL SAMPAI TUNTAS

Pegiat Antikorupsi: Dukung Gubernur Banten dan Kejati Berantas Korupsi di Banten

Rizwan Comrade, Pegiat Antikorupsi Banten

Aktivis pegiat anti korupsi Rizwan Comrade melihat ada sesuatu hal lain dari persoalan ‘tsunami’ hukum yang terjadi di Banten belakangan ini. Menurutnya, itu terjadi karena ada spirit anti korupsi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang cukup kuat, dalam hal ini Gubernur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Maka, kata Rizwan, situasi ini bisa dijadikan momentum untuk membersihkan Provinsi Banten dari perilaku dan tindak pidana korupsi.

 

“Saya mengamati dari tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari alur pengungkapannya begitu ngalir tidak ada hambatan intervensi apapun. Ini menandakan ada sinergitas yang bagus antara Gubernur sebagai kepala daerah dan Kejati Banten sebagai penegak hukum,” kata Rizwan, Jumat (04/06/2021).

 

Sinergitas pemimpin seperti inilah, menurut Rizwan, perlu mendapat support dari semua pihak, agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai ke akar-akarnya.

 

“Kita bisa saksikan bersama bagaimana Kejati menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi Hibah Pondok Pesantren, itu seperti gayung bersambut, karena sebelumnya Gubernur juga menginginkan pengungkapan kasus itu setelah mendapat informasi dari kalangan kiyai,” ungkapnya.

 

Kemudian, kata Rizwan, seperti pengungkapan kasus korupsi masker KN95 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Ada narasi murka dari Gubernur ingin mengupas tuntas kasus tersebut. Itu bukan tanpa dasar, sebab di tengah situasi ‘perang’ melawan Pandemi Covid-19 ada oknum yang justru mencari untung untuk memperkaya diri sendiri.

 

“Kita semua masyarakat merasa terluka dengan kejadian ini, dan luka ini harus dibayar dengan ditangkapnya oknum-oknum tersebut,” katanya.

 

Menurut Rizwan, langkah yang dilakukan Gubernur Banten dalam menyikapi 20 pegawai Dinkes yang mengundurkan diri itu sudah sangat tepat. Sekecil apapun indikasi baik perilaku maupun tindak pidana yang mengarah pada korupsi harus dibabat habis.

 

“Saya rasa semua pihak wajib dukung upaya pemberantasan korupsi ini, walaupun tidak dipungkiri upaya ini akan memancing gerakan perlawanan secara politik atau gerakan lain dari pihak pendukung koruptor. Namun saya yakin masyarakat juga mampu menilai bahwa ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan Banten,” katanya.

 

Saat ini juga sudah tampak perubahan yang signifikan di Banten, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari BPK RI dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari KPK RI kepada Gubernur Banten.

 

“Kita bicara fakta saja, sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah korup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia, dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI,” katanya.

 

Dikatakan Rizwan, fakta-fakta ini jangan malah dipelintir menjadi seolah-olah Gubernur Banten lah yang korupsi, padahal nyata jelas Gubernur sedang berupaya memberantas oknum-oknum yang berprilaku korup.

 

“Pak WH Anti Korupsi, tapi oknum lain ada aja yang cari celah korupsi. Pak WH anti korupsi malah didemo, kalian salah sasaran, Banten beruntung punya pak WH, miliki semangat anti korupsi,” katanya. (Red)